Menu

Mode Gelap

Advetorial · 4 Okt 2022 22:49 WIB

DPRD Tanggamus Gelar Paripurna Penyampaian 3 Ranperda

badge-check

Jurnalis


DPRD Tanggamus Gelar Paripurna Penyampaian 3 Ranperda Perbesar

Tanggamus, www.lampungheadlines.com – DPRD Tanggamus melaksanakan paripurna dalam agenda Penyampaian 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022, bertempat di ruang paripurna DPRD setempat. Selasa, 04/10/2022.

 

tiga rancangan tersebut diantaranya adalah tentang, Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Pekon, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paripurna yang di pimpin oleh ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, wakil ketua I Irwandi Suralaga, wakil ketua III Kurnain, 30 anggota DPRD Tanggamus, turut hadir Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, Wabup A.M Syafi’i, Sekda Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis, Asisten, Stap Ahli Bupati Forkopimda Tanggamus, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala Bagian (Kabag) serta Camat se-kabupaten Tanggamus.

Dalam sambutannya yang di sampaikan oleh Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM. Syafei, ia mengatakan bahwa dari tiga rancangan tersebut diantaranya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Pekon.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Pekon dan BUM Pekon Bersama sebagai badan hukum yang didirikan oleh Pekon dan/atau bersama Pekon-Pekon guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan
jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat Pekon.

BUM Pekon/BUM Pekon-Bersama, dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Pekon.

 

Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Pekon/BUM Pekon Bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Pekon. Terkait hal ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Pekon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Pekon yang semakin kompleks, sehingga perlu diganti dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Pekon.

Kemudian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

” Sebab, Aktivitas manusia dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan konsisten. Kemudian, berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup dalam satu Peraturan Daerah. Terkait dengan ini maka perlu bagi kita untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,”terang Wabup Tanggamus ini.

Terakhir, rancangan tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah. Satu hal yang mungkin tidak menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan alih fungsi lahan adalah dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan tersebut sehingga pemetaan lahan pertanian melalui sistem informasi geospasial diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menginventarisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan relevan.

Data luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
akibat alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah menjadi non sawah sehingga perlu dilakukan perubahan dan sebagai upaya pemerintah daerah dalam pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan
melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
petani dan masyarakat pada umumnya.

” Terkait hal ini, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Walaupun penyusunan 3 (tiga) Ranperda ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, namun Ranperda ini, di perlukan masukan dan saran dari pihak legislatif demi kesempurnaan produk hukum yang kita berlakukan. Sehingga nantinya dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus, yang Insha Allah akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah di Kabupaten Tanggamus ini,”Tutupnya.

Artikel ini telah dibaca 13 kali

Baca Lainnya

Desa Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Ajak Masyarakat Jadi Garda Terdepan Awasi Pemilu 2024

6 Juli 2024 - 14:05 WIB

Dilantik, 24 Petugas Pantarlih Kuripan Siap Coklit Pilkada

25 Juni 2024 - 12:14 WIB

PJ Bupati Buka Konsultasi Publik KLHS RTRW Kabupaten Tanggamus 2024-2044

20 Juni 2024 - 14:24 WIB

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLH Tanggamus Laksanakan Tanam Pohon di Pugung

15 Juni 2024 - 09:48 WIB

Pemkab Tanggamus dan PGE-Area Ulu Belu Gelar Restorasi Lahan Kritis di Hari Lingkungan Hidup Sedunia

14 Juni 2024 - 08:27 WIB

Oknum ASN Kesbangpol Provinsi Lampung dipolisikan, akibat aniaya pasutri.

11 Juni 2024 - 21:18 WIB

Trending di Daerah