Menu

Mode Gelap

Daerah · 12 Jul 2022 20:03 WIB

Pengadaan Alat Prokes Temui Kejanggalan Pada SPJ, Kejari Pringsewu Panggil Sejumlah Pihak Terkait

badge-check

Jurnalis


Pengadaan Alat Prokes Temui Kejanggalan Pada SPJ, Kejari Pringsewu Panggil Sejumlah Pihak Terkait Perbesar

Keterangan: Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Pringsewu Median Suwardi, S.H., M.H., saat gelar Press Release mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Ade Indrawan, S.H. (sumber foto: Adi C.)

Pringsewu, www.lampungheadlines.com – Dugaan adanya Mark-up harga pengadaan Alat Protokol Kesehatan pada kegiatan Pilkakon tahun 2022 di 19 Pekon lalu yang ada di Kabupaten Pringsewu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu panggil sejumlah pihak terkait.

“Pemanggilan terhadap pihak terkait tersebut berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Kajari Nomor: SP-OPS-08/L.8.20/Dek.1/07/2022 tertanggal 1 Juli 2022. Setelah Kami pelajari dari dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ditemukan adanya kejanggalan”,kata Kasi Intelijen Kejari Pringsewu Median Suwardi, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Ade Indrawan, S.H., dalam Press Release dengan awak media di kantor Kejari setempat pada Selasa (12/7) sekira pukul 16.30 WIB.

Pihak yang dipangil tersebut diantaranya perangkat Pekon dan pihak Ketiga yang mengatasnamakan penyedia berinisial ‘NH’.

“Saat ini Kami memang masih dalam tahap proses penyelidikan, namun dari hasil keterangan NH, didapat ada beberapa orang lain yang ikut terlibat dalam pengadaan itu. Diantaranya SPR, BH, BRN, IY, SHR. Penyedia lainnya akan dipanggil pada Kamis dan Jumat mendatang”,tambahnya.

Menurut Median pihaknya masih akan terus mempelajari dokumen laporan dari Pekon lainnya, dan mendalaminya untuk menentukan kemungkinan besaran kerugian negara. Dirinya juga mengemukakan, dari beberapa laporan dokumen Pekon yang telah dipanggil dan menyerahkan laporan, diantaranya Pekon Sukaratu dan Sukawangi Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, namun anehnya dalam BKP laporan tersebut tidak ditandatangani oleh pihak penyedia.

Selain itu, lanjut Median ditemukan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Commanditaire Vennootschap (CV) ‘F’ dengan NH yang dimana dalam MoU tersebut CV. F memberi fee sebesar 5 Persen. Namun dalam praktek dilapangan ditemukan adanya perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak diketahui oleh CV. F tersebut.

“Dugaan lainnya adalah soal Mark-Up anggaran”,timpal Kasi Intel Median.

Hingga pukul 17.30 WIB., pemeriksaan yang dilakukan di Ruang Intel Kejari terhadap pihak-pihak terkait masih terus berjalan. (*)

Artikel ini telah dibaca 48 kali

Baca Lainnya

Terang benderang, usai gelar RDP, DPRD Pesawaran segera rekomendasi Kades Tamansari buatkan Sporadik.

17 Mei 2024 - 18:45 WIB

Kunjungi DPC PKB, Dewi Handajani Serahkan Berkas Pendaftaran Bacabup Tanggamus

8 Mei 2024 - 17:04 WIB

Kemenhub Kunjungi Dermaga Batu Balai, di Dukung Gubernur, Dishub Tanggamus: Yakin Segera Beroperasi

8 Mei 2024 - 16:58 WIB

Pastikan Kesehatan dan Keselamatan Petugas Pemilu, Diskes Tanggamus Bentuk P3K

7 Mei 2024 - 21:59 WIB

Halal Bihalal PKB Tanggamus, Irwandi: Kebersamaan Harus Selalu Kita Jaga

30 April 2024 - 21:00 WIB

Dua Mantan Bupati Tanggamus Ambil Formulir pendaftaran Bacabup di Kantor PKB

29 April 2024 - 21:48 WIB

Trending di Daerah