Menu

Mode Gelap

Daerah · 12 Sep 2022 19:32 WIB

Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Damai Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Kantor DPRD Pringsewu

badge-check

Jurnalis


Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Damai Tolak Kenaikan Harga BBM di Depan Kantor DPRD Pringsewu Perbesar

Keterangan: Massa Aksi Damai padati halaman Gedung DPRD Pringsewu. (sumber foto: Yd)

Pringsewu, www.lampungheadlines.com – Ratusan mahasiswa menggelar aksi damai di depan kantor DPRD kabupaten Pringsewu menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi (Pertalite dan Solar), Senin (12/9/22).

Para mahasiswa yang tergabung Cipayung Plus dan BEM se-kabupaten Pringsewu dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Pringsewu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Pringsewu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) cabang Pringsewu, Institut Bakti Nusantara (IBN) Pringsewu, Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI) dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pringsewu turun ke jalan dengan menenteng spanduk menolak kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM.

Koordinator aksi, Ahmad Nurdin Muhayat mengatakan kegiatan ini sengaja dilakukan sebagai wujud kekecewaan masyarakat, karena kenaikan harga BBM yang menambah sengsara masyarakat.

“Isu pokoknya terkait kenaikan BBM subsidi. Karena kita rasa kalau bicara soal dampak, pemerintah secara terang mengumumkan kenaikan BBM itu masyarakat kalangan bawah kemudian membutuhkan subsidi BBM tentunya akan terasa berat,” ujarnya

Di sela-sela aksi, Dalam aksi demo ini, para mahasiswa meminta DPRD kabupaten Pringsewu untuk menemui dan menerima aspirasi terkait penolakan kebijakan tersebut. Para mahasiswa juga mengancam akan menurunkan aksi yang lebih besar jika tak mendapat respon dari pemerintah.

Ia juga menambahkan ada Lima tuntutan aksi yang kita sampaikan 5 (Lima) Tuntutan aksi :

1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi.

2. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.

3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.

4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.

5. Mendesak DPR untuk membuat kebijakan dan peraturan Daerah dalam menerapkan penyaluran BBM Bersubsisdi secara tepat sasaran. (*)

Artikel ini telah dibaca 62 kali

Baca Lainnya

Selama tak ada HGU dan IUP , tak ada larangan masyarakat menanam di Lahan Tanjung Kemala Desa Tamansari

13 April 2024 - 10:40 WIB

DPRD Tanggamus Gelar Paripurna, Empat Raperda Ditetapkan Jadi Perda

28 Maret 2024 - 12:29 WIB

Gubernur Lampung Kunker Ke Tanggamus, Resmikan Operasi Pasar Murah dan Bagikan Bantuan Bagi Masyarakat

26 Maret 2024 - 09:52 WIB

MAHUSA DAN WALHI GERAK AKSI TANAM 1000 BIBIT MANGROVE PULIHKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

17 Maret 2024 - 22:47 WIB

Baznas Serahkan Bantuan 1 Unit Motor Untuk Tukang Kopi Keliling

8 Maret 2024 - 16:35 WIB

Pemkab Tanggamus Gelar Bazar Pasar Murah, Diskoperindag: Masyarakat Cukup Antusias

8 Maret 2024 - 09:21 WIB

Trending di Daerah